kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971  kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang  berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.Pada masa itu, permasalahan  narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.Menghadapi permasalahan  narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.  Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan  struktural-vertikal dengan BNN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Di bawah Pimpinan Komisaris Jendral Polisi Drs.Gregorius Mere didampingi Kompol Natalya Dewi Tonglo  bertemu dengan Bupati Tana Toraja Teofilus Allorerung, maka dengan itu Pemda Tana Toraja memberikan hibah tanah  Kepada BNN seluas 760 meter persegi tetapi setelah pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan menjadi 818 meter persegi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja telah menguruskan pemisahan tanah yang dihibahkan dari sertifikat induk, dan oleh Badan Pertanahan Nasional telah memeriksa dan sesuai daftar pada Kantor Pertanahan. Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 370/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang penghapusan tanah eks kantor Pemberdayaan Masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dihibahkan kepada Pemerintah RI c.q Badan Narkotika Republik Indonesia seluas 818 m2 tanggal 23 Oktober 2014 Nomor DI208/900/2014, DI307/1959/2014. Badan Pertanahan Narkotika Nasional telah menerbitkan sertifikat tanah dengan nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan status Hak: Pakai No.4. Dalam rangka melaksanakan tugas Badan Narkotika Nasional di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja sebagai perwakilannya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3225/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 4 Juli 2013 perihal pembentukan 25 (Dua Puluh Lima) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota termasuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja. Badan Narkotika Kabupaten Tana Toraja efektif operasional sejak  11 Januari 2014 dibawah pimpinan Drs.Yosiade.MH sebagai kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/356/XI/2013/BNN tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, dengan masa jabatan 17 bulan terhitung dari 31 Oktober 2013 sampai 30 Maret 2015 Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Drs.Yosiade,MH ditarik kembali oleh Bupati Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk menduduki  jabatan Kepala Bagian Setda Tana Toraja. Selanjutnya BNNK Tana Toraja mengalami kekosongan pemimpin sampai tanggal 14 Mei 2015, untuk mengisi jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yang lowong, maka Kepala Badan Narkotika Nasional menetapkan AKBP.Natalya Dewi D.Tonglo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/183/V/KA/KP.02.00/2015/BNN tanggal 19 Mei 2015 sampai sekarang.

.