Kamis, 23 Oktober 2014

BNN Minta Dukungan KPK Untuk Bongkar Mafia Penegakkan Hukum Kasus Narkoba



Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konteks pengawasan para penegak hukum yang menangani para penjahat narkoba dari mulai level penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam upaya mencegah praktek penyimpangan wewenang dalam penanganan sebuah kasus.
Demikian diungkapkan Kepala BNN, DR Anang Iskandar saat mendatangi kantor KPK, untuk sebuah agenda kerja sama BNN dan KPK, Selasa (21/10).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN menjelaskan bahwa paradigma pemberantasan narkotika akan ideal jika menggunakan konsep dua mata pisau yang sangat tajam. Pertama, penegak hukum menghabisi jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya, kedua merampas seluruh asetnya sehingga tidak berkutik lagi untuk berbisnis narkoba.
Dalam konsep penegakkan hukum seperti inilah, diperlukan kesiapan dan integritas yang kuat dari personel yang menangani kasus narkotika. “Integritas penegak hukum penting untuk dikedepankan mengingat anggota sindikat narkoba bisa melakukan apa saja untuk memuluskan niat mereka lepas dari jeratan hukum. Sindikat bisa saja melakukan penyuapan, atau melakukan tekanan lainnya kepada para penyidik, jaksa mapupun hakim dalam penanganan kasus narkoba”, ungkap Anang.
Kepala BNN menambahkan, dalam mengoptimalkan gerakan pemberantasan yang ideal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu menggandeng KPK, sehingga mereka bisa melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap para penegak hukum narkotika yang sedang menangani kasus bandar narkotika.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar